Perlindungan sosial merupakan bagian dari strategi tiga jalur (triple track strategy) pembangunan pemerintah Indonesia saat ini. Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS), pertama kali dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2008. Pada saat itu, PPLS bertujuan untuk melakukan pemutakhiran (updating) basis data Rumah Tangga Sasaran Bantuan Langsung Tunai (RTS BLT). Data tersebut telah digunakan oleh pemerintah untuk berbagai program perlindungan sosial, seperti Jaminan Kesehatan Masyarakata (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH), Beras untuk Orang Miskin (Raskin), ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah. Untuk memenuhi kebutuhan basis data terpadu yang dapat digunakan untuk program-program tersebut pada tahun 2012 – 2014, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik akan mengumpulkan data rumah tangga/keluarga sasaran melalui Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 (PPLS 2011). PPLS 2011 merupakan kegiatan pendataan rumah tangga untuk program bantuan dan perlindungan sosial yang keempat setelah Pendataan Sosial Ekonomi 2005 (PSE05), Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan 2007 (SPDK07) dan PPLS08. Kegiatan pendataan ini akan dilaksanakan dari tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan 14 Agustus 2011.

Sasaran kegiatan PPLS 2011 adalah mendata sebanyak 45 persen rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terbawah. Daftar nama rumah tangga yang akan didata terdiri dari :

a. 40 persen data rumah tangga yang diperkirakan memiliki pengeluaran perkapita terendah berdasarkan perkiraan pengeluaran rumah tangga dari data hasil Sensus Penduduk (SP) 2010.

b. 5 persen sisanya akan diperoleh dari implementasi metode konsultasi dengan penduduk menengah ke bawah, hasil penyisiran, data dari PPLS 2008 serta daftar tunggu (waiting list) PKH dari Kementrian Sosial Republik Indonesia.

.

Pendataan PODES 2011 ini dilakukan terhadap seluruh wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa (desa, kelurahan, nagari/jorong) di seluruh Indonesia, termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) dan Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) yang masih dibina oleh kementrian terkait. Pendataan PODES dilaksanakan selama satu bulan yaitu pada April 2011. Dalam perencanaannya PODES 2011 dirancang berdasarkan kondisi bulan Desember 2009, yang terdiri dari 77.126 wilayah tingkat desa yang tersebar di 6.651 kecamatan pada 497 kabupaten/kota. Namun dalam pelaksanaannya jumlah wilayah setingkat desa tersebut akan mengalami perubahan-perubahan akibat pemekaran maupun penggabungan wilayah pada saat pendataan lapangan.

Data hasil PODES hingga saat ini merupakan satu-satunya sumber data tematik berbasis wilayah yang mampu menggambarkan satu-satunya sumber data tematik berbasis wilayah yang mampu menggambarkan potensi suatu wilayah setingkat desa di seluruh Indonesia. Data PODES tersebut dapat diolah sehingga dihasilkan informasi penting berbasis untuk berbagai keperluan oleh berbagai pihak yang membutuhkan. Sebagai contoh, data PODES digunakan untuk mengidentifikasi desa yang masih diklasifikasikan sebagai desa tertinggal dan diduga sebagai wilayah yang dihuni oleh penduduk miskin. Sejalan dengan waktu, kebutuhan terhadap data dan informasi kewilayahan hingga wilayah terkecil dirasakan semakin beragam dan mendesak untuk bisa dipenuhi.

Pendataan PODES telah dilaksanakan sejak tahun 1980 bersamaan dengan penyelenggaraan Sensus Penduduk 1980. Pengumpulan data PODES dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 10 tahun, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Sensus Penduduk, Sensus Pertanian dan Sensus Ekonomi. Namun demikian sejak tahun 2008, pendataan PODES dilaksanakan secara independen dari rangkaian kegiatan sensus. Kuesioner yang digunakan juga sebanyak 3 (tiga) jenis, yaitu kuesioner desa, kuesioner kecamatan dan kuesioner kabupaten/kota. Hal ini dilakukan demi menjaga akurasi dan kelengkapan data.

Pada tahun 2011 ini, PODES tidak terkait dengan manajemen pelaksanaan Sensus Pertanian 2003. Namun demikian kuesioner yang digunakan dilengkapi beberapa pertanyaan terkait pertanian yang bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan Sensus Pertanian. Selain itu pendataan PODES kali ini sedikit berbeda dengan pendataan PODES sebelumnya karena PODES 2011 diintegrasikan dengan Sensus Infrastruktur Desa. Sensus Infrastruktur Desa dilaksanakan untuk mengumpulkan data kualitas infrastruktur fasilitas kesehatan dan pendidikan negeri yang ada di desa. Fasilitas kesehatan yang didata adalah: Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes, dan Posyandu. Fasilitas pendidikan yang didata adalah semua sekolah negeri SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMU/sederajat.

Susenas – Survei sosisal ekonomi nasional, merupakan salah satu survei yang diselenggarakan BPS pada setiap tahun dan sangat dibutuhkan oleh pemerintah sebagai alat monitoring program pembangunan khususnya bidang sosial. Sejak tahun 2005 Susenas diselenggarakan dua kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Maret dan Juli. Pelaksanaan Susenas pada bulan Maret lebih dkhususkan dalam rangka penyediaan data dasar untuk penghitungan angka kemiskinan setiap tahun melalui pengumpulan data modul konsumsi/pengeluaran.

Sakernas – Survei Angkatan Kerja Nasional merupakan survei BPS yang lebih menitikberatkan pada pendataan mengenai kondisi angkatan kerja. Pertanyaan-pertanyaan Sakernas meliputi status pekerjaan, lapangan pekerjaan dan jumlah jam kerja.

Pada tahun 2011 Susenas dan Sakernas dilakukan secara triwulanan. Hasil pendataan diharapkan dapat meng estimasi sampai tingkat kabupaten bahkan sampai level kecamatan. Semua masyarakat diharapkan dapat membantu kelancaran kegiatan ini demi tercapainya data yang akurat dan terpercaya.